Kanal-X, Jakarta.- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garuda Astacita Nusantara (GAN) menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada jajaran Pimpinan Baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru saja dipercaya memimpin lembaga strategis tersebut dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.
Ketua Umum DPP GAN, Muhammad Burhanuddin, mengatakan bahwa pergantian kepemimpinan di tubuh BGN merupakan momentum penting untuk memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pemenuhan gizi.
Menurutnya, keberhasilan berbagai program gizi pemerintah akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa mendatang. Karena itu, kepemimpinan baru diharapkan mampu membawa perubahan positif yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Adapun susunan pimpinan baru BGN terdiri dari Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Burhanuddin menilai ketiga figur tersebut memiliki pengalaman dan kompetensi yang saling melengkapi sehingga diharapkan mampu memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan berbagai program strategis pemerintah.
“Kami mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan kepada Ibu Nanik Sudaryati Deyang, Ibu Agustina Arumsari, dan Mayjen TNI Trenggono. Kami berharap kepemimpinan baru ini mampu membawa Badan Gizi Nasional menjadi lembaga yang semakin profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat,” kata Burhanuddin, Jumat (5/6/2026).
Menurut Burhanuddin, salah satu kekuatan utama pimpinan baru BGN adalah keberagaman latar belakang yang dimiliki masing-masing pimpinan. Hal tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan program gizi nasional yang semakin kompleks.
Nanik Sudaryati Deyang, misalnya, memiliki pengalaman panjang dalam bidang komunikasi publik dan pelaksanaan program strategis nasional. Sebelum dipercaya menjadi Kepala BGN, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi serta Ketua Pelaksana Harian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, Nanik juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) dan terlibat dalam sejumlah program percepatan pembangunan nasional yang memberikan pengalaman luas dalam tata kelola organisasi dan koordinasi lintas sektor.
Sementara itu, Agustina Arumsari dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang pengawasan keuangan negara. Alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tersebut mengabdikan sebagian besar kariernya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pengalaman Agustina sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi dinilai menjadi aset penting dalam memperkuat sistem pengawasan internal, pengendalian risiko, serta tata kelola penggunaan anggaran di lingkungan BGN.
Di sisi lain, Mayjen TNI Trenggono membawa pengalaman kepemimpinan, manajemen organisasi, dan logistik nasional yang sangat dibutuhkan dalam mendukung distribusi layanan gizi hingga ke berbagai daerah.
Sebelum bergabung ke BGN, Trenggono menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara dan memiliki pengalaman panjang sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang banyak menangani bidang operasional dan manajemen sumber daya.
DPP GAN menilai kombinasi kemampuan ketiga pimpinan tersebut akan menjadi kekuatan besar bagi BGN dalam menjalankan berbagai program prioritas pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program unggulan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin juga menyoroti sejumlah rekomendasi yang sebelumnya pernah disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, berbagai catatan yang disampaikan KPK harus dipandang sebagai masukan konstruktif guna memperkuat tata kelola program yang didukung anggaran sangat besar tersebut.
Diketahui, Program Makan Bergizi Gratis pada tahun 2025 didukung anggaran sekitar Rp71 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp171 triliun pada tahun 2026. Dengan nilai anggaran yang besar, aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi faktor yang sangat penting.
Burhanuddin menjelaskan bahwa KPK sebelumnya mengidentifikasi sejumlah tantangan, mulai dari kebutuhan regulasi yang lebih komprehensif, kejelasan pembagian tugas antarinstansi, hingga penguatan mekanisme verifikasi mitra penyedia layanan gizi.
Selain itu, KPK juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pelaporan keuangan, pengawasan penggunaan anggaran, serta peningkatan standar operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjamin kualitas makanan yang diterima masyarakat.
DPP GAN berharap kepemimpinan baru BGN dapat menjadikan berbagai rekomendasi tersebut sebagai agenda pembenahan yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelaksanaan program di lapangan.
Burhanuddin menambahkan bahwa keberhasilan BGN tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan terhadap penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan anak, serta peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Karena itu, DPP GAN mendorong BGN untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis data sehingga setiap program yang dijalankan dapat diukur keberhasilannya secara objektif dan transparan.
Selain aspek tata kelola, DPP GAN juga menekankan pentingnya memperkuat rantai pasok pangan lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
DPP GAN juga berharap pemerintah daerah dapat dilibatkan secara lebih aktif dalam proses pelaksanaan dan pengawasan program karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Menurut Burhanuddin, pemerataan layanan gizi hingga ke wilayah pesisir, kepulauan, daerah tertinggal, perbatasan, dan kawasan terpencil harus menjadi prioritas utama agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Di samping itu, edukasi gizi kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar program pemerintah tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga mampu membangun kesadaran mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang.
“Keberhasilan BGN tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap penurunan angka stunting, peningkatan kualitas kesehatan anak, peningkatan prestasi belajar, serta lahirnya generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujar Burhanuddin.
Menurutnya, Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, kepemimpinan baru diharapkan mampu menghadirkan inovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta memastikan seluruh program berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
“Garuda Astacita Nusantara siap mendukung dan bersinergi dengan Badan Gizi Nasional demi terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, unggul, dan mampu bersaing di tingkat global,” pungkasnya.
