KANAL-X.COM, Jakarta, Minggu, 15 November 2026 – Politisi senior Golkar dan SOKSI, Robinson Napitupulu, menyampaikan pandangannya mengenai dinamika politik nasional, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta penegakan hukum di Indonesia. Ia berharap pemerintahan Prabowo dapat terus menjalankan mandatnya hingga 2029 dengan dukungan lingkungan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Melalui pernyataannya, Robinson mengatakan bahwa berbagai prediksi dan keinginan manusia mengenai perjalanan politik nasional tidak selalu berjalan sesuai harapan. Menurutnya, kehendak Tuhan dapat menentukan jalan yang berbeda dari perencanaan manusia.
“Prabowo diharapkan hanya dua tahun berkuasa sampai November 2026. Itu rencana manusia, tetapi yang terjadi adalah rencana Tuhan. Prabowo semakin sehat dan cerdas. Semoga perjuangan beliau sampai tahun 2029 dan berlanjut bersama Puan Maharani, sehingga rakyat sejahtera, Indonesia makmur, aman, dan terkendali,” ujar Robinson.
Ia menilai Presiden Prabowo perlu mendapatkan dukungan untuk menjalankan agenda pemerintahan dan pembangunan nasional. Namun, Robinson mengingatkan bahwa keberhasilan kepemimpinan juga sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang berada di sekitar presiden.
Menurutnya, lingkungan pemerintahan harus benar-benar bersih dan berintegritas agar tidak menjadi penghambat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.
“Lingkungannya harus clear and clean dan jangan jumawa. Ingat hukum tabur tuai,” tegasnya.
Robinson Soroti Penegakan Hukum di Era Prabowo
Selain berbicara mengenai kepemimpinan nasional, Robinson juga menyoroti perkembangan penegakan hukum, khususnya terkait informasi penangkapan seorang pejabat kepolisian berpangkat jenderal bintang empat yang disebut dalam pernyataannya dengan inisial LSP.
Robinson menilai perkembangan tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya membangun penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Menurutnya, prinsip keadilan harus berlaku bagi semua pihak, baik masyarakat biasa maupun pejabat tinggi negara yang memiliki kekuasaan dan jabatan strategis.
“Kini pedang keadilan benar-benar dipegang Prabowo Subianto, tajam ke bawah dan ke atas. Terbukti LSP ditangkap, yang selama ini tugasnya menangkap orang yang diduga bersalah,” ungkap Robinson.
Ia berharap proses hukum terhadap pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut tidak berhenti pada sejumlah pejabat yang telah ditindak, tetapi juga mengungkap secara menyeluruh apabila terdapat pihak lain yang diduga terlibat.
Robinson secara khusus meminta agar aparat penegak hukum mendalami kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah atau menjadi aktor intelektual di balik perkara tersebut.
“Pedangnya akan lebih tajam lagi kalau dalangnya ditangkap. Tidak hanya berhenti di keempat jenderal tersebut. Mari kita tunggu proses pendalamannya, karena pasti ada yang menyuruh. Siapakah itu? Quis malum?” katanya dengan nada satiris.
Minta Pengusutan Dilakukan Secara Transparan
Robinson menegaskan bahwa pengungkapan suatu perkara hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan.
Ia berharap pemerintahan Prabowo dapat menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil, termasuk memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum karena jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik.
Robinson juga mengingatkan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Karena itu, setiap pejabat negara perlu menjaga integritas dan tidak bersikap jumawa dalam menjalankan tugasnya.
Menutup pernyataannya, Robinson berharap Indonesia semakin kuat di bawah kepemimpinan nasional yang mengedepankan keadilan, keamanan, kemakmuran, serta kesejahteraan rakyat.
Baginya, keberhasilan pemerintahan bukan hanya diukur dari pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu.












